Berhasil Atasi Kemiskinan Ekstrem, Menko PMK Apresiasi Kinerja Pemkab Banyuwangi

BANYUWANGI - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Kabupaten Banyuwangi, 7-8 Maret 2024. Dalam kunjungan kerjanya, Menko PMK mengapresiasi upaya penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemkab Banyuwangi.

Apresiasi tersebut diucapkan langsung oleh Muhadjir Effendy yang didampingi oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat agenda dialog bersama masyarakat dan meninjau pemberian bantuan cadangan pangan di Kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Jumat (8/4/2024). "Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus berada di angka 0, 43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1, 12 persen, " ucapnya.

Untuk diketahui, angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi terus turun dalam tiga tahun terakhir. Dari 3, 73 persen pada tahun 2021, menjadi 0, 99 persen di 2022, dan kini tersisa 0, 43 persen pada tahun 2023. Atas kinerja positif tersebut, Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp 6, 71 miliar. Insentif tersebut secara optimal telah dipergunakan untuk memperkuat program dan strategi penurunan kemiskinan di Banyuwangi.

Muhadjir Effendy juga mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang digencarkan Banyuwangi dengan program-program partisipatif. Dirinya berharap Banyuwangi terus melakukan upaya progresif sehingga angka tersebut semakin bisa ditekan. "Mudah-mudahan tahun ini bisa nol persen, sesuai instruksi Presiden untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024, " ujarnya.

Selain penanganan kemiskinan, Muhadjir juga mengapresiasi atas kerja keras yang dilakukan pemerintah Banyuwangi berupa program-programnya untuk mengentaskan angka stunting. "Sungguh ini luar biasa di Banyuwangi angka stunting tinggal 3 persen, " ucap Muhadjir Effendy seraya meminta hadirin untuk bertepuk tangan.

Muhadjir juga menceritakan, jika melihat langsung bagaimana program penanganan stunting yang digerakkan dari bawah. Para kader Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (posyandu) diinstruksikan untuk mengawal ibu hamil berkaitan dengan kecukupan gizi mereka. "Ini hal baik karena pencegahan stunting jauh lebih maksimal apabila pencegahannya ketika anak masih dalam kandungan, " papar Muhadjir.

Sebagai tambahan, bantuan pangan merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah perubahan iklim dan krisis pangan. Penerima bantuan pangan di Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK). Setiap KK mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 Kg selama 6 bulan mulai Januari-Juni 2024. "Semoga bantuan pangan tersebut mampu meringankan beban pengeluaran masyarakat, khususnya di Banyuwangi, " pungkas Muhadjir. (***)