Banyuwangi - Perjuangan warga Rukun Tani Sumberejo Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terus berlanjut. Terbaru, viral di medsos sebuah rekaman video kalangan emak-emak Rukun Tani Sumberejo Desa Pakel lantang menyuarakan agar Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nasrun Pasaribu dicopot dari jabatannya.
Sebelumnya, masyarakat Banyuwangi sempat dibuat tercengang dengan postingan rekaman video di akun Instagram milik Walhi Jatim. Dari rekaman tersebut terlihat jelas beberapa warga Pakel menceritakan telah terjadi tindak kekerasan fisik yang dilakukan aparat kepolisian bersama petugas keamanan PT Bumi Sari terhadap beberapa warga Pakel. Bahkan, salah satu dari warga Pakel yang terlihat di dalam video sedang mengalami luka dibagian kepala dengan darah masih ngalir. Menurutnya, luka tersebut akibat hantaman popor senjata api milik anggota kepolisian.
Perjuangan Rukun Tani Sumberejo tidak hanya di Banyuwangi. Di Jakarta juga menggelar upaya serupa menyerukan penuntasan konflik lahan di wilayah Desa Pakel. Di balik perjuangan warga Pakel, ada Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi yang membantu mereka.
Selain mendapat pendampingan dari Walhi Jatim, perjuangan warga Desa Pakel saat ini malah mendapat dukungan dari Kaukus Muda Banyuwangi (KMB). Dukungan KMB ini disuarakan langsung oleh Ketuanya yaitu Fajar Isnaini, Sabtu (29/01/2022). Fajar Isnaini melontarkan dukungan itu secara terbuka di media sosial. "KMB minta aparat terkait baik itu Propam Polri atau Komnas HAM segera mengusut tuntas kekerasan terhadap warga Pakel, " serunya.
Mengapa Kaukus Muda Banyuwangi kemudian mendukung perjuangan warga Rukun Tani Sumberejo Desa Pakel? Fajar Isnaini membeberkan landasannya. "Indonesia ini negara hukum, apalagi terhadap wong cilik. Karena ini diduga melibatkan aparat, tentu tidak bisa dibiarkan dan dibenarkan, " ujar Fajar Isnaini.
Masih banyak cara santun dan terhormat untuk menuntaskan masalah konflik lahan di Desa Pakel. Bukan brak bruk melakukan tindak kekerasan terhadap warga. "Kami berharap ada investigasi yang mendalam agar segera terbuka tabir ini. Propam dan Komnas HAM harus hadir agar kejadian ini tidak terulang. Ingat, kuasa bahkan seragam mereka (aparat) dibeli dari pajak yang rakyat bayarkan, " tegas Ketua KMB.
